undang undang narkoba terbaru 2014. and leading suppliers and countries’2009-2014 capacity, production, cost, price, profit, production value, and gross margin. undang undang narkoba terbaru 2014

“Narkoba Rentan di Jagat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan. Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. Rehabilitasi. USU Law Journal, Vol. Oleh : Abi Jam'an Kurnia,S. 98 KB. 000,-. Sleman Social Agency Baru (1). Namun, dalam aturan terbaru ini, narkotika yang masuk. Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah bagaimana sanksi atas tindak pidana. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting. Hiariej menyampaikan enam poin revisi terkait Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 19. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jerat Pidana Maksimal Bagi Pembuat dan Pengedar. "Sependapat bahwa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA. Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan revisi UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya harus mengatur bahwa penyalahguna murni narkoba cukup dilakukan rehabilitasi. id: 3 hlm. GO. 40/2013: Negara Lindungi Saksi, Pelapor, Jaksa dan Hakim Kasus Pidana Narkotika Oleh : DESK INFORMASI SETKAB 08 Juni 2013 Sesuai deng an amanat Undang-Undang Nomor 35. 1 November 2014. Kab. Hal ini sering kali mencakup berbagai tindakan seperti melakukan kekerasan, konsumsi narkoba, tawuran antar kelompok,. Pengertian narkotika menurut uu no 9 tahun 1977. 278 jo No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada prakteknya aparat penegak hukum mengkaitkan antara delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang kedapatan menghisap sabu. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 4 Pencegahan penyebaran narkotika hingga kini masih sulit penanganannya, karena hampir seluruh penduduk yang ada di dunia dapat dengan mudah memperoleh narkotika. 29/09/2023, 20:41. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya proses penegakan hukumnya. 21 February, 2022; admin; RUU Narkotika;. alkohol, dan/atau narkoba; d. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. Kondisi darurat narkoba untuk Indonesia harus dihilangkan, oleh sebab itu pemberantasan narkoba harus diperkuat, guna pemberantasan narkoba yang lebih maksimal, UU tentang Narkotika dan Psikotropika perlu direvisi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran. Tribratanews. ID : 4 HLM. Humas BNN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 000. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . Undang-undang yang Mengatur Tentang Narkotika Di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Sebelum menyimak perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, mari kenali lebih dalam soal narkotika terlebih dahulu. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan. ”. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam perbandingan kali ini, yang digunakan acuan atau. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Sedangkan data yang diperlihatkan Komisi bidang hukuman di Amerika Serikat, ada 87,5 persen narapidana kasus penyelundupan kokain Kristal, ternyata berkulit hitam. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen : Pemerintah Pusat. Pencegahan. 5. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, karena pidana penjara bagi pengguna narkotika bukan solusi yang baik dan berkeadilan. Merujuk kepada Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu narkotika ke pusat kesehatan masyarakat,. Syarat Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Undang-Undangdalam Lampiran I Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri. Revisi yang membawa semangat pergeseran paradigma kriminalisasi menuju dekriminalisasi dan kesehatan ini. khusus yang mengatur masalah tindak pidana narkotika. d. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kamis (21/7) meminta peningkatan karya cipta berbasis komunal dan geografi. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rp33. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Jakarta Pusat Richeese book (1) Undang-Undang Narkotika & Psikotropika Mediya Rafeldi. Dengan demikian, apabila akhirnya korban penyalahguna narkoba juga terbukti menjadi pengedar, ia tetap memiliki hak untuk direhab sebelum menjalani hukumannya sebagai pengedar narkoba. Dasar hukum: 1. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan pemberlakuannya dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang. go. UU Narkotika menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Berita Terbaru. Surat Edaran Deputi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor SE/52/V/DE/HK. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebuah regulasi hukum yang sangat penting dalam dunia kreatifitas, intelektualitas, dan industri hiburan. #BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba. jdih. 828 orang dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 93, 21 kg shabu-shabu, 2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami makna percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena percobaan diketegorikan sebagai delik yang belum sempurna. 2, Desember 2020. Permenkes Nomor 13 Tahun 2014. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rp250. id: 13 hlm. Biasanya pelaku yang dihukum mati ini adalah pengedar yang membawa narkotika lebih dari 1 kilogram atau 5 pohon golongan I (pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2), pasal 132 (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). 31, jdih. Menyatakan terdakwa Rozali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam hal penuntut umum tidakmendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Berita Terbaru. 2022. REHABILITASI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Selama ini, perbedaan hukuman telah mengarah pada penahanan yang tidak sepantasnya pada. Detail Download. Narkotika d. Batas minimal pidana denda terendah dalam Undang-undang ini paling sedikit Rp 40. 1. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, 5(2), 305-313. Hukum Jepang mengacu pada sistem hukum di Jepang, yang terutama didasarkan pada kode hukum dan undang-undang, dengan preseden juga memainkan peran penting. Bogor Shan Product. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin menemukan titik terang. 2019/NO. Jan 14, 2021. 109 orang ditangkap. kitab suci atau simbol keagamaan. 3 Undang-undang No. Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang No. Inkonsistensi Penegakan Hukum di Perkara Narkotika. . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah ketinggalan zaman, isu revisinya pun masih bergulir sangat lamban sebab sejak digaungkan tahun 2015, revisi UU No. Maka siapapun yang terlibat tindak pidana narkotika akan dihukum berat, termasuk PNS. Lihat foto. RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR . Undang Undang Narkotika dan Psikotropika Edisi Terbaru di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Kali ini saya ingin berbicara tentang kenakalan remaja dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. 6801 jdih. . 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. kitab suci atau simbol keagamaan. Peraturan Pelaksana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR . Ilustrasi tembakau kering. bahwa lembaga rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional memiliki peranan penting untuk memberikan pemulihan dan perawatan melalui PENGANTAR. mengalami sakit, tidak sadar, atau. Materi pembahasan menitik beratkan pada Pokok Perubahan Subjek Pelaku Kegiatan Produksi, Ekspor dan Impor Psikotropika yang. A. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang jdih. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; b. Promo khusus pengguna baru di aplikasi Tokopedia!. Undang-undang (UU) NO. Semua ini adalah zat atau zat yang, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dapat mengganggu fungsi tubuh, terutama dalam penempatan sistem saraf pusat, dan menyebabkan disfungsi fisik, mental, emosional, dan sosial pengguna. Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Baru. Pencarian Terbaru . (A. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang. Daftar Isi. B/2014/PN Rap. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. +6221 525 3004; rohumas@kemenkumham. Mulai Pembahasan, RUU Narkotika Kedepankan Keadilan Restoratif. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Penggunaan narkoba tidak hanya memiliki dampak. perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; Mengingat : 1. and leading suppliers and countries’2009-2014 capacity, production, cost, price, profit, production value, and gross margin. Unduh Version Diunduh 17797 Ukuran Dokumen 0. 102, TLN NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setidaknya dalam Prolegnas 2020-2024 telah 4 (empat) kali masuk prolegnas prioritas sejak tahun 2020, 2021,2022 dan 2023. 40, LN. Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014. Narkotika sendiri, sesuai Undang-Undang No. 0 International License HARMONISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DENGAN UNDANG-NPS dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan NPS. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika. 4. Silakan unduh: Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 35 Tahun 2012 tentangNarkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwaterbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya. Kebijakan desentralisasi ini diperkuat dalam Pasal 18A UUD 1945 Ayat 1 yang berbunyi: “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Foto: Pradita Utama. Tembakau dan alkohol tidak akan dimasukkan ke dalam penggolongan narkotika dan psikotropika karena berbeda undang-undangnya," lanjut dia. Pendahuluan PREKURSOR NARKOTIKA adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. KUALA LUMPUR - Impor dan penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan medis diperbolehkan di Malaysia asalkan mematuhi hukum. Undang-undang (UU) tentang Narkotika. Perwakilan. kemkes. Tetapi, kalau jumlah barang bukti narkotika yang diungkap di tahun 2023, saya punya datanya. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----3. Atas perbuatan memiliki ganja, seseorang dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 111 UU Narkotika, yang berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling. Mencabut Verdoovende Middelen Ordonnantie (Stbl. Investigasi yang dilakukan Ashbury Park Press dan USA Today menemukan pengguna dan pengedar narkoba kulit hitam lebih sering ditahan dan mendapatkan hukuman lebih ketat, ketimbang. 1 Kaka Alvian Nasution, Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 000,00 (dua juta rupiah). Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;.